BERBAGI

SOROTBEKASI,Upaya Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhuhungan dalam mengatasi kemacetan lalu-lintas seperti Provinsi DKI Jakarta dinilai pengamat transportasi lokal Untung Tampubolon tidak membuahkan hasil sejak berdiri, selain menambah beban APBD dewan transportasi bentukan Rahmat Effendi tidak optimal baik dalam renstra pengendalian kemacetan maupun pemetaan pengaturan kemacetan yang sudah menjadi potret pengendara dijalan setiap hari.

Untung mengatakan,selain tidak ada output dewan tranportasi sejak mulai berdiri hasil rekomendasi Dinas Perhubungan.

Disisi lain ada dugaan anggaran yang lenyap bernilai ratusan juta tanpa ada pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap public selaku pengguna mata anggaran tahun 2017, khususnya pengendalian kemacetan dijalan-jalan utama dan arteri Kota Bekasi yang merupakan program dari dewan transportasi.

“Adanya Potensi kerugian negara yang terjadi atas ketidak transparanan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan uang negara yang membawahi Dewan Transportasi tidak boleh dianggap enteng dan telah menjadi preseden buruk potret nyata ketidak seriusan pemerintah dalam mengatasi kemacetan yang ada dan pertangunggjawaban anggaran selaku ASN yang telah digelontorkan melalui APBD Pemerintah Kota Bekasi,”Sindirnya.

Ditanya potensi kerugian negara ratusan juta tersebut, Untung kembali melempar kepada PPK (Pejabat Pejabat Komitmen) Dinas Perhubungan yang paling mengetahui kemana dan dimana anggaran tersebut disisipkan untuk kebutuhan Dinas Perhubungan kala itu.

“Pekan depan kami dari LSM Pekan RI akan layangkan kasus ini ke Kejaksaan Kota Bekasi dan kebetulan Kajari baru Hermon pengganti Kajari sebelumnya Didi Suhardi agar kasus dugaaan lenyapnya ratusan juta anggaran dewan transportasi bisa ditelaah oleh Kejaksaan,”Tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here