Kajari Lemah Memberantas Gurita Dugaan Korupsi Pemkot Bekasi

0

SOROTBEKASI – Pemberantasan dugaan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi terbilang setengah setengah pasca dipimpin Kajari baru Hermon Dekristo seratus hari kerja masih menangani kasus telah usang beberapa tahun terakhir,berdasarkan catatan sorotbekasi ada ratusan laporan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat belum ada perkembangan sejak pergantian lima Kajari dikota yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan republik indonesia.

Stigma negatif yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terhadap kinerja aparat lembaga penegakan hukum kejaksaan terhadap sejumlah laporan masyarakat tentang dugaan korupsi disejumlah kegiatan proyek pemerintah kota bekasi telah menjadi cibiran ditengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini.

Selain terkesan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintah kota bekasi,ternyata kejaksaan telah menjadi sorotan masyarakat beberapa tahun terakhir baru mengungkap dua kasus korupsi.Pertama pengadaan beras pasca bencana banjir dan camat pondok gede.

Berdasarkan pantuan sorotbekasi disekitar halaman kejaksaan tidak sedikit pegawai pemerintah kota bekasi yang berkunjung kekejaksaan tanpa diketahui maksud dan tujuan kunjungan anak buah rahmat effendi yang sudah menjadi rahasia umum dan sebagai rutinitas kunjungan pegawai pemerintah kota bekasi.

Anehnya lagi,tidak satupun kepala seksi bidang intelegen dan pidana lhusus yang kejaksaan yang mau dimintai keteranagan hingga berita ini diturunkan.

Salah satu satpam kejaksaan yang menerima kehadiran wartawan menuturkan,”Pak Kasi Intel dan Kasi Pidsus tidak bisa ditemui,karena sedang rapat internal,”Akhirnya kepada sorotbekasi.(HOM)

TB. Hasanuddin; Terkait Palestina, Prabowo tidak Paham UUD 1945 dan Mencederai Umat Islam

0

SOROTBEKASI – Mantan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai calon presiden Prabowo Subianto kurang memahami UUD 1945 .

Hal tersebut terkait dengan pernyataannya yang mendukung Australia jika hendak memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Teluk Aviv ke Yerusalem.

“Pak Prabowo ini paham UUD atau tidak. Dalam UUD disebutkan bahwa Indonesia harus ikut aktif dalam perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan dari muka bumi,” kata Hasanuddin saat ditemui di Bandung, Jumat (23/11).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pemindahan kantor kedutaan Israel ke Yerusalem adalah bentuk pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Hal ini, kata Hasanuddin, sangat bertolak belakang dengan semangat perjuangan umat Islam Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden RI 1 Soekarno untuk membebaskan Palestina dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka.

“Pernyataan Prabowo ini juga sangat mencederai perjuangan umat Islam yang sedang berjuang memerdekakan Palestina .
Menentang Palestina menjadi negara merdeka , sama saja dengan mendukung penjajahan Israel atas Palestina,” tukasnya.

Hasanuddin menegaskan dengan dipindahkannya Kedubes Australia ke Yerussalem, maka wilayah Palestina menjadi semakin sempit.

“Bahkan Palestina bisa hilang dari peta dunia , karena memang tujuan pemindahan kedubes ini adalah konsep Israel untuk mempersempit ruang gerak bahkan ingin melenyapkan Palestina dari muka bumi,” tandasnya.

PDIP Optimistis Nambah Suara di Tengah dan Selatan Jawa Barat

0

SOROTBEKASI – Survey terbaru yang dirilis oleh Indopolling Network menyebut Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan masih tak tergoyahkan menjadi pemenang jika digelar Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini.

Partai besutan Putri mendiang Soekarno yaitu Megawati Soekarnoputri itu bertengger di urutan pertama dengan raihan 19,5% meninggalkan Gerindra yang memperoleh 13,5%.

Perolehan ini berpotensi menambah suara di Jawa Barat jika partai mampu aktif mendekati rakyat dan menggunakan orang orang yang sudah teruji dan kompeten. “Partai harus mampu memanfaatkan orang orang yang berkualitas yang bisa mendulang suara,” ungkap Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo. Peneliti yang akrab dipanggil Kiki itu beralasan kontestasi Pemilihan Legeslatif (Pileg) berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Jarak psikologis. Kalau Pileg yang nyalonnyakan dekat kenal, sehingga kalau mau terjun ke lapangan sangat mungkin bertambah. Kalau Pilpres terlalu jauh. Lima kali reinkarnasi belum tentu ketemu Presiden,” jelas Kiki

Kiki menambahkan PDI Perjuangan bisa jadi partai yang diuntungkan jika mampu mengkapitalisasi kerja kerja Presiden Jokowi. ” Berbalik ke cara partai memanfaatkan ini,” ungkap Kiki lagi.

Sementara itu Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI Perjuangan Bambang DH menyebut sejauh ini PDI Perjuangan selalu unggul di Jawa Barat bagian utara dan Bagian Timur.
Bambang menyebut masih ada waktu untuk menggerakan simpul simpul partai di Jawa Barat Bagian tengah dan selatan. “Kalau kita liat masih ada peluang 30% yang masih menentukan pilihan, artinya peluang menambah kemenangan semakin lebar,” ungkapnya.

Bambang menyebut dengan prestasi yang ditunjukan oleh Presiden RI Jokowi kader partai bisa mengajak masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan.

Seperti diketahui Indopolling Network merilis survei elektabilitas parpol di Jawa Barat. Hasilnya, parpol di posisi tiga teratas ditempati PDIP, Gerindra, dan Golkar.

“PDIP masih unggul dengan elektabilitas sebesar 19,5 persen. Disusul oleh Gerindra 13,8 persen, sementara Golkar berada di urutan ketiga dengan elektabilitas sebesar 9,2 persen,” kata Direktur Indopolling Wempy Hadir dalam pemaparan survei terbarunya di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Survei dilakukan pada 9-15 Oktober 2018 dengan mengajukan pertanyaan spontan mengenai top of mind responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random samplingterhadap 1.200 responden. Tingkat kepercayaan survei 95% dan margin of error sebesar kurang-lebih 2,8%.

Selain melakukan Survey Partai, Indopolling juga melakukan survey untuk elektabilitas partai. Hasilnya Jokowi Unggul 27% diatas Prabowo yang hanya memperoleh 21,4%

PDIP Optimistis Nambah Suara di Tengah dan Selatan Jawa Barat

0

SOROTBEKASI – Survey terbaru yang dirilis oleh Indopolling Network menyebut Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan masih tak tergoyahkan menjadi pemenang jika digelar Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini.

Partai besutan Putri mendiang Soekarno yaitu Megawati Soekarnoputri itu bertengger di urutan pertama dengan raihan 19,5% meninggalkan Gerindra yang memperoleh 13,5%.

Perolehan ini berpotensi menambah suara di Jawa Barat jika partai mampu aktif mendekati rakyat dan menggunakan orang orang yang sudah teruji dan kompeten. “Partai harus mampu memanfaatkan orang orang yang berkualitas yang bisa mendulang suara,” ungkap Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo. Peneliti yang akrab dipanggil Kiki itu beralasan kontestasi Pemilihan Legeslatif (Pileg) berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Jarak psikologis. Kalau Pileg yang nyalonnyakan dekat kenal, sehingga kalau mau terjun ke lapangan sangat mungkin bertambah. Kalau Pilpres terlalu jauh. Lima kali reinkarnasi belum tentu ketemu Presiden,” jelas Kiki

Kiki menambahkan PDI Perjuangan bisa jadi partai yang diuntungkan jika mampu mengkapitalisasi kerja kerja Presiden Jokowi. ” Berbalik ke cara partai memanfaatkan ini,” ungkap Kiki lagi.

Sementara itu Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI Perjuangan Bambang DH menyebut sejauh ini PDI Perjuangan selalu unggul di Jawa Barat bagian utara dan Bagian Timur.
Bambang menyebut masih ada waktu untuk menggerakan simpul simpul partai di Jawa Barat Bagian tengah dan selatan. “Kalau kita liat masih ada peluang 30% yang masih menentukan pilihan, artinya peluang menambah kemenangan semakin lebar,” ungkapnya.

Bambang menyebut dengan prestasi yang ditunjukan oleh Presiden RI Jokowi kader partai bisa mengajak masyarakat untuk memilih PDI Perjuangan.

Seperti diketahui Indopolling Network merilis survei elektabilitas parpol di Jawa Barat. Hasilnya, parpol di posisi tiga teratas ditempati PDIP, Gerindra, dan Golkar.

“PDIP masih unggul dengan elektabilitas sebesar 19,5 persen. Disusul oleh Gerindra 13,8 persen, sementara Golkar berada di urutan ketiga dengan elektabilitas sebesar 9,2 persen,” kata Direktur Indopolling Wempy Hadir dalam pemaparan survei terbarunya di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Survei dilakukan pada 9-15 Oktober 2018 dengan mengajukan pertanyaan spontan mengenai top of mind responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random samplingterhadap 1.200 responden. Tingkat kepercayaan survei 95% dan margin of error sebesar kurang-lebih 2,8%.

Selain melakukan Survey Partai, Indopolling juga melakukan survey untuk elektabilitas partai. Hasilnya Jokowi Unggul 27% diatas Prabowo yang hanya memperoleh 21,4%

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Masih Kurang

0

SOROTBEKASI – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, meskipun sejak 2015 lalu pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Namun, ia menilai hasil tersebut masih kurang.

“Nyatanya nyatanya daya saing kita baru naik 2 tingkat, dari 47 naik menjadi 45. Padahal kita ingin mencapai minimal peringkat 40,” kata Basuki pada konperensi pers Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10/2018) siang.

Ditegaskannya, tugas pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya tapi juga peningkatan daya saing. Menurut Basuki, meski sudah ada perbaikan peringkat dari 70 menjadi 50 dan kini 47, pencapaian tersebut belum memenuhi target mencapai minimal peringkat 40.

“Sampai dengan 2018 ini, Kementerian PUPR telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km,” ungkap Basuki.

Adapun jalan tol yang telah dibangun mencapai 941 km. “Yang dalam waktu dekat diresmikan adalah Pejaten-Pemalang, Sragen-Ngawi sudah siap, sudah layak fungsi, tinggal menunggu jadwalnya Bapak Presiden,” ungkap Basuki.

Selain itu, ada beberapa lagi ruas tol baru yang akan dioperasikan pada 2018 ini. “Jika dibandingkan sampai 2014 lalu, kita punya 780 km jalan tol, dalam 3 tahun ini ada tambahan 941 km, dan nanti 2019 ada tambahan lagi 1852 km,” papar Menteri PUPR ini.

Kemudian pembangunan jembatan yang baru mencapai panjang 39.000 meter, dan jembatan gantung. Pada 2018 ini dibangun 134 jembatan gantung, dan pada 2019 akan diprogramkan 166 jembatan gantung lagi.

“Jadi kita tidak hanya mengerjakan jembatan yang besar tetapi juga jembatan-jemabatan gantung untuk menggantikan jembatan Indiana Jones, supaya anak-anak sekolah aman, produksi pertanian dari gunung, dari desa ke desa bisa lancar dengan jembatan gantung,” terang Basuki.

Kemudian untuk ketahanan pangan, menurut Menteri PUPR, pemerintah telah membangun 65 bendungan, mulai di NTB, NTT, Aceh, Maluku, dan sebagainya.

“Ini bendungan di Aceh sudah ada, tapi tidak ada irigasinya. Sekarang kita bangun dan selesai untuk 18.000 hektar. Bendungannya sendiri sudah selesai 2004, baru kita bangun irigasinya pada tahun 2016. Sekarang sudah selesai,” kata Basuki menunjuk slide sebuah bendungan di Aceh.

Kemudian untuk pemerataan pembangunan, di perbatasan Kalimantan, lanjut Menteri PUPR, ada total 1.692 km yang sudah tembus, yang belum tembus masih ada sekitar 200 km. “Ini akan kita tembus nanti 2018-2019 ini,” ujarnya.

Sedangkan di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), menurut Basuki, semua sudah tembus 1.762 km, perbatasan Papua total 909 km sudah tembus.

Neneng Kena OTT, Eka Supriatmaja jadi Plt Bupati Bekasi

0

SOROTBEKASI – Tertangkapnya OTT Neneng Hasanah Yasin oleh KPK membuat estafet kepemimpinan Kab Bekasi beralih.

Wakil Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja, Kamis, (18/10/2018), resmi menjabat Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi setelah mendapat surat tugas dari Kemendagri Cahyo Kumolo melalui Wakil Gubernur Jawa Barat.

Eka mengatakan dirinya segera beradaptasi dengan aturan-aturan yamg menjadi kewenangannya sebagai Plt Bupati.

“Kita beradaptasi dulu apa-apa saja yang boleh menjadi kewenangan Plt Bupati. Jangan sampai kita menabrak aturan,” singkatnya saat dihubungi Rabu malam.
Meski masih berduka atas penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin oleh KPK, Eka mengungkapkan roda pemerintahan tidak boleh berhenti.

Semua harus berjalan seperti biasanya, misalnya pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu.

“Selain itu, kita sekarang menghadapi APBDP dimana harus segera mengisi kekosongan para Kepala Dinas yang kemaren ditangkap KPK. Kan ada 3 Kepala Dinas yang kosong, itu segera diputuskan siapa Plh nya supaya anggaran akhir tahun bisa diserap,” ungkapnya.

Eka Supriatmaja saat ini bukan hanya menjabat Plt Bupati Bekasi. Secara politis, pria yang pernah menduduki jabatan Ketua DPRD ini juga segera menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.

“Segera jabatan Ketua DPD diserahkan ke Pa Eka. Karena dia Wakil Ketua I,” beber Sekertaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji

OTT KPK, Ini Nama-namanya

0

SOROTBEKASI– KASUS suap Perizinan Meikarta memakan korban para pejabat hingga Direktur Lippo.

Neneng Hasanah Dijemput KPK

0

SOROTBEKASI– KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Dia ditangkap terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi.

“Untuk Bupati sedang dijemput dan dibawa ke KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Selain Neneng, KPK telah lebih dulu mengamankan 10 orang. Ada kepala dinas dan pihak swasta yang diamankan
Neneng sendiri sempat mengaku tak tahu soal OTT KPK di wilayahnya. Dia menyatakan kaget mendengar kabar OTT tersebut.

“Saya demi Allah nggak tahu,” ujar Neneng kepada wartawan di Pemkab Bekasi, Cikarang, Senin (15/10/2018).

KPK sudah mengumumkan penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin menjadi tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group juga menjadi tersangka pemberi suap.

Penetapan tersangka ini terkait duaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

5 Pejabat Kab Bekasi Ini Kena OTT KPK

0
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

SOROTBEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap tangan 10 karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Penangkapan diduga berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta di Bekasi.
Senin (15/10/2018), KPK menyegel sejumlah ruangan di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dan menyita uang sebesar Rp 1 miliiar.

Sekitar 10 orang yang terdiri dari unsur pejabat dan PNS pun telah diamankan dan kini tengah menjalani pemeriksaan lanjutan.

Dugaan sementara Pejabatnya 5 (Dinas Pupr 3, Dinas Damkar 2). 5 orang lagi masih belum diketahui inisial dan profesinya.

Gedung DPR Kena Peluru Nyasar, TB.Hasanuddin: Tak Perlu Ribut

0

SOROTBEKASI – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat kembali heboh dengan adanya peluru yang mengarah pada sisi selatan gedung yang menghadap lapangan tembak, Senin (15/10/2018). Sontak hal ini membuat desas desus dan isu aneh merebak cepat. Padahal menurut ketua DPR RI Bambang Soesatyo, peluru tersebut merupakan peluru nyasar yang berasal dari lapangan tembak Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) yang berada di samping Kompleks Parlemen.

“Intinya ada yang latihan menembak di lapangan tembak Perbakin yang kemudian pelurunya nyasar ke Gedung DPR,” ujar Bambang dalam jumpa pers, Senin petang.

Sementara itu, TB Hasanuddin yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPR RI mengungkapkan, hiruk pikuk adanya berita bahwa ruang anggota DPR RI ditembak sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, menurutnya, kasus ini pernah terjadi pada 2011 kemudian pada 2 Oktober 2017 juga pernah terjadi di ruang kerjanya.

“Peluru pernah melayang menembus kaca jendela dan jatuh di meja kerja saya,” katanya Senin malam (15/10/2018).

“Waktu itu saya tidak ribut, sebagai seorang mantan prajurit TNI, saya cek. Pertama, arah peluru, elevasi peluru, kekuatan peluru menembus kaca dan kerusakan yang terjadi pada proyektil. Kedua, saya cek lingkungan sekitar gedung. Seperti kita ketahui ada lapangan tembak Perbakin,” tambah ketua DPD PDIP Jabar ini.

Kang Hasan, sapaan akrabnya, memprediksi, proyektil itu merupakan proyektil yang terjadi karena recloset dari arah selatan bisa jadi dari lapangan tembak Perbakin .

“Sehingga saya tidak mau ribut, rame, suudzon atau saya politisir. Ya sudah, saya cukup memberitahukan kepada aparat keamanan setempat,” ungkap Sekretaris Militer di Era Presiden Megawati serta ajudan Presiden Habibie ini
.(red/net)

MOST COMMENTED

- Advertisement -